Momentum, Fokus Kendali Inflansi

Achris Sarwani, Kepala Perwakilan BI NTB mengungkapkan bahwa inflasi NTB 2018 sebesar 3,16% (yoy), lebih rendah dibanding tahun 2017 yang sebesar 3,7% (yoy). Namun demikian, inflasi NTB 2018 masih sedikit lebih tinggi dibanding nasional  yang sebesar 3,13% (yoy). Pada awal tahun (Januari 2019) inflasi bulanan sebesar 0,51% (mtm). Diperkirakan bulan Februari 2019 tekanan inflasi akan menurun.

"Pada tahun 2019 terdapat beberapa risiko inflasi yaitu terkait cuaca,  tiket pesawat dan terkait rekonstruksi untuk komoditas bahan bangunan pada masa pemulihan paska gempa", ungkap Achris Sarwani.

Untuk mengendalikan inflasi dan menjaga harga komoditas di NTB tetap stabil, Tim TPID Provinsi NTB dan Kota/Kabupaten di Provinsi NTB mengadakan High Level Meeting (HLM) yang dibuka secara langsung oleh Dr. H. Zulkieflimansyah, Gubernur NTB selaku Ketua TPID Provinsi NTB. HLM TPID NTB 2019, (20/2). Dalam rapat ini, strategi pengendalian harga tahun 2019 akan difokuskan pada sisi timing dan ketersediaan barang di pasar.


Tim  TPID NTB telah memetakan dan mengkonfirmasi komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi pada tahun 2019 berdasarkan data tahun 2018, dan kendala yang mungkin timbul misalnya terkait pasokan. Semua komoditas pangan bisa dipenuhi dari dalam Provinsi NTB, kecuali 2 (dua) komoditas, yang sebagian didatangkan dari provinsi lain yaitu telur ayam dan daging ayam.

Untuk komoditas yang tidak mencukupi produksinya, pemenuhannya dari luar daerah, sehingga perdagangan daerah yang harus didorong. Dua strategi komoditas inflasi ini memberikan potensi bagi BUMD untuk menjalankan bisnisnya, yaitu menjual komoditas yang surplus dari Provinsi NTB ke luar daerah dan menyediakan komoditas dari luar daerah yang dibutuhkan oleh Provinsi NTB yang pemenuhan dari dalam provinsi masih kurang. Di luar komoditas pangan, ada beberapa hal lain yang harus kita perhatikan, sebagai contoh: konversi minyak tanah ke gas di Pulau Sumbawa yang berpotensi menyebabkan inflasi. 

 "Ke depan,  Provinsi NTB dihadapkan dengan tantangan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, guna mendukung pemulihan ekonomi NTB. Hal lainnya yang perlu dicermati adalah pengendalian inflasi bukan untuk menciptakan harga serendah-rendahnya, namun menciptakan harga yang stabil sehingga menjadi insentif bagi produsen dan konsumen. Sinergi antara Bank Indonesia, seluruh OPD, Kepolisian Daerah, dan instansi vertikal perlu untuk terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga di Provinsi NTB," ungkap Dr. Zulkieflimansyah Dalam rapat yang sekaligus sebagai ajang evaluasi tersebut. 

Hj. Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Perdagangan, mengungkapkan Provinsi  NTB membutuhkan _Controlled Atmosphere Storage_ (CAS) untuk komoditas yang dihasilkan di Provinsi NTB seperti  bawang, hortikultura dan daging. Ramlan UE, Kadivre Bulog,  sepakat untuk rekomendasi Dinas Perdagangan untuk membangun CAS dan telah menyampaikan usulan ini ke Bulog Pusat terkait hal ini.

Beberapa hal rekomendasi TPID Provinsi NTB dalam HLM pada bulan Februari 2019 adalah meningkatkan produksi komoditas penyumbang inflasi secara merata antar waktu melalui penjadwalan masa tanam dan panen yang terukur, guna meminimalisir gejolak harga komoditas dan didukung oleh perbaikan infrastrktur; menyusun kembali neraca pangan; optimalisasi peran Bulog dan BUMD sebagai penyangga ketahanan pangan; membangun pusat informasi pangan yang terintegrasi; dan penyelenggaraan pasar murah secara terintegrasi. (novita-tim media)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru