Menkeu Anggap Penting Perlunya UU Penilai

Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keberadaan profesi penilai di Indonesia sudah seharusnya didukung oleh sebuah peraturan perundang-undangan. Menkeu pun menilai Undang-Undang Penilai adalah hal yang amat penting.

Dalam acara Kongres ke-21 ASEAN Valuers Association yang digelar di Yogyakarta, Selasa 25 September 2018, Menkeu memaparkan profesi penilai sangat penting terutama setelah terjadi krisis ekonomi 1997 dan 1998.

"Oleh karena itu, pemerintah mendorong profesi penilai punya kredibilitas yang baik," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan, pemerintah melihat pentingnya UU tentang Penilai. Persiapan RUU tersebut sudah disiapkan menjadi prolegnas dan nantinya menjadi UU.

"Ketika UU sudah ada, maka jasa profesi penilai dalam menjalankan tugas punya rambu-rambu hukum seperti prinsip-prinsip penilaian secara baik, dan kredibilitas penilaian bisa diakui. Materi disiapkan, tentu kita nanti akan memasukkan itu (RUU Penilai) dalam program prolegnas," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, dalam pengelolaan aset negara, profesi penilai memiliki peranan penting. Dari total kekayaan negara Indonesia, sekitar 38 persen adalah Barang Milik Negara (BMN). Manajemen BMN yang optimal akan membawa banyak manfaat bagi proses pembangunan dan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat.

Menkeu menyampaikan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan BMN selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun demikian, PNBP dari pengelolaan BMN masih sangat kecil. Rata-rata PNBP dari pengelolaan BMN dalam 3 tahun terakhir sebesar Rp2,17 triliun atau 0,79 persen.

Pemerintah berkomitmen kuat mengelola BMN secara profesional dan optimal, dibuktikan dengan kinerja pengelolaan BMN yang makin membaik.

“Manajemen BMN adalah hal penting dalam pengelolaan kekayaan negara. Mari kita semua jaga aset negara untuk kita semua dan yang Anda wariskan ke generasi selanjutnya. Kita perlu untuk mengelola, memanfaatkan, maupun membukukan dari seluruh aset-aset yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sehingga pemerintah menjadi pendorong, karena kita sendiri membutuhkan banyak sekali rambu di dalam assessment dan menjaga aset-aset," ujarnya.

Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI) Okky Danuza mengatakan, payung hukum profesi penilai secara internasional sudah ada. Namun, di setiap negara, profesi penilai juga membutuhkan payung hukum sendiri.

MAPPI sudah mengajukan rancangan undang-undang profesi penilai dan sudah menjadi prolegnas di DPR. Namun, hingga saat ini belum menjadi prioritas di DPR.

"Sudah kita mengajukan RUU tentang profesi penilai dan sudah menjadi prolegnas. Namun, sayangnya oleh DPR belum dianggap sebagai prolegnas yang mendesak dibahas," kata Okky.

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru