Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat mengadakan pelatihan kepada pengelola keuangan desa.Untuk mendapatkan laporan keuangan yang bisa dipertanggung jawabkan atas anggaran dana desa (ADD )  dan dana desa (DD) yang diterima desa. Sebanyak 119 pengelola keuangan desa di Kabupaten Lombok Barat mendapat pelatihan pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan aset dan  keuangan desa sangat membutuhkan suatu perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pertanggung jawaban dari perangkat desa. Sebagaimana diutarakan Sekda Kabupaten Lombok Barat H. Moh Taufiq  ketika membuka acara tersebut .Dijelaskan  Lombok Barat sudah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), suksek peraihan predikat WTP tak lepas dari operator Pengelolaan keuangan ditingkat  desa.
"Anggaran dana desa (ADD) saat ini mencapai 108 miliar, besaran angka ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah," tambahnya saat pelatihan di aula kantor Bupati Lobar, Kamis (24/11)

Lebih jauh Taufiq mengingatkan agar bersama - sama meningkatkan produktifitas bekerja. Sementara itu ditempat yang sama Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pusat Lalu Hendry Yujana mengatakan,Desa di Indonesia berjumlah 74.560 desa dan akan terus bertambah. Jumlah dana yang diterima desa adalah jumlah  yang besar untuk itu perlu perlu pengelolaan yang kredibel, baik dan berintegritas. "Pelatihan aparat desa ini untuk meningkatkan akuntibilitas pengelolaan keuangan, aset desa dan BUM desa. Jadi semua harus serius mengikutinya," tegasnya. (wardi) -01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru