Peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bima

KM-BOLO—Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan IV Wilayah Pengembangan Kota Bima Tahun 2013, di launching, Senin kemarin.

            Sekretaris Daerah Kota Bima Ir Muhamad Rum mengatakan, PKH merupakan program bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu. RTSM ini harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. “PKH bukan pengganti atau kelanjutan dari program bantuan langsung tunai (BLT), dan bukan salah satu unit kegiatan dari PNPM,” jelas M Rum.

            Dia juga menjelaskan, PKH dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban rumah tangga sangat miskin dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

            Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin, dan sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s).

            Menurut ketentuan, calon peserta PKH yang telah ditetapkan serta menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan, baik syarat kesehatan maupun pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi. Dan, jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

            Muhamad Rum mengingatkan, program pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sesungguhnya sudah cukup banyak, hanya saja berbagai program tersebut belum mampu dimaksimalkan sehingga tidak ada output signifikan yang mampu didapatkan. Semuanya kembali kepada mentalitas kita, apakah mau berubah atau tidak. Kita perlu mensyukuri keberadaan PKH ini.

“Saya berharap, kita pandai mengambil hikmah dari kekurangan masa lampau. Apakah masyarakat Kota Bima masih ingin berkutat dengan masalah kemiskinan, serta rendahnya kualitas hidup. Ataukah ada komitmen untuk mau berubah? Semuanya sangat ditentukan oleh keinginan masyarakat sendiri, dan pemerintah akan berusaha memfasilitasi tekad dan keinginan masyarakat,” ujar M Rum.

            Kepada instansi terkait agar jangan ada diskriminasi. Jangan subyektif karena memandang hubungan kedekatan. Lakukan sosialisasi dengan intens sehingga tidak ada misskomunikasi yang menimbulkan keresahan sosial. “Demikian pula para penerima PKH, harus mau mengikuti apa yang menjadi ketentuan,” harapnya.

            Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bima H Muhidin MM menambahkan, secara nasional PKH sudah dimulai sejak tahun 2007, sedangkan untuk Kota Bima mulai mendapat bantuan sejak Oktober 2013. Berdasarkan alokasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, di Kota Bima ada 2.000 RTSM yang memenuhi syarat dari jumlah sebelumnya 2.185 RTSM. Sedangkan 185 lainnya tidak memenuhi syarat—diantaranya 89 RSTM tidak masuk dalam kategori, 67 orang pindah alamat, 14 orang tidak ditemukan alamatnya, 18 orang meninggal, dan 4 lainnya tercatat ganda.

            Dari hasil pendataan di empat wilayah kecamatan Kota Bima, maka alokasi bantuan seperti kecamatan Asakota ada 618 RTSM dengan total bantuan Rp402.650.000, Mpunda 218 RTSM Rp141.275.000, Raba sebanyak 604 RTSM dengan nilai bantuan Rp392.700.000, dan Rasanae Timur ada 560 RTSM dengan bantuan senilai Rp353.875.000.

            “Secara keseluruhan, nilai bantuan untuk 2.000 RTSM pada triwulan IV sebesar Rp1.290.500.000. Sehingga total bantuan selama satu tahun Rp5.182.000.000, yang dibayar per tiga bulan (triwulan),” jelas H Muhidin.

Sementara itu, acara louching PKH tersebut berlangsung di halaman kantor PT Pos Indonesia Cabang Bima, di lingkungan Salama. Selain jajaran PT Pos Indonesia Cabang Bima, hadir pula Dinas Sosial, para Camat dan Lurah, serta masyarakat penerima PKH di Kota Bima.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru