Sosialisasi PBB-P2 Di Kota Bima

(KM.Sarangge) Sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka menyongsong pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang mulai berlakup pada 1 Januari 2014, Pemerintah Kota Bima melakukan sosialisasi PBB-P2 pada hari Jumat 27/12 di Paruga Nae Convension Hall. Acara tersebut diikuti oleh seluruh SKPD Kota Bima, Camat dan Lurah serta para pengusaha dan tokoh masyarakat se-kota Bima.

 

Pemateri dalam kegiatan berlangsung usai pemakaman Bupati Bima itu adalah dari kantor KPP Pratama Bima. Kegiatan itu dimaksudkan untuk menyongsong pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan di kota Bima. UU PBB 1985 tidak pernah menyebutkan perdesaan perkotaan (P2). Sebaliknya instilah ini dimunculkan pada UU PDRD 2009. Bahkan, Keputusan Direktur jenderal Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan PBB juga tidak memberikan definisi, kecuali sebagai berikut yaitu objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan. Selain itu, ada juga objek pajak yang diatur secara khusus yaitu Usaha Bidang Perikanan adalah semua usaha perorangan atan badan hukum yang memiliki ijin usaha untuk menangkap atau membudidayakan sumberdaya ikan, termasuk semua jenis ikan dan biota perairan Iainnya serta menyimpan, mendingin­kan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;

Objek Pajak Perairan adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia; Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dan segi bentuk, material pembentukan maupun keberadaannya memiliki  arti yang khusus seperti Jalan Tol, Pelabuhan laut/sungai/udara,     Lapangan Golf, Industri Semen/Pupuk, PLTA, PLTU dan PLTG, Pertambangan, Tempat Rekreasi, Dan lain-lain yang sejenis.

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Advertisement

Artikel Terbaru