logoblog

Cari

Layanan IMB Daring Mulai Diperkenalkan

Layanan IMB Daring Mulai Diperkenalkan

Pentingnya memiliki IMBG (Izin Mendirikan Bangunan Gedung) tak lepas dari berbagai urgensi. Diantaranya, bagi pemilik/pengguna bangunan akan mendapatkan jaminan kepastian hukum

Ekonomi

Novita Hidayani
Oleh Novita Hidayani
02 Agustus, 2019 17:11:21
Ekonomi
Komentar: 0
Dibaca: 1122 Kali

Pentingnya memiliki IMBG (Izin Mendirikan Bangunan Gedung) tak lepas dari berbagai urgensi. Diantaranya, bagi pemilik/pengguna bangunan akan mendapatkan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan.

Melindungi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna/pemilik bangunan di dalam pemanfaatannya. Sehingga nilai ekonomis bangunan semakin meningkat dan prasyarat untuk memperoleh pelayanan utilitas kota akan lebih mudah.

Bagi masyarakat dan lingkungan, Sistem IMBG dapat melindungi dari penyelenggaraan bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (tata bangunan dan keandalan. Serta dapat menyelamatkan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitar. Sementara bagi pemerintah daerah, SIMBG dapat menjadi instrumen guna mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPS) NTB, mempermudah para investor dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung melalui Online Single Submission (OSS) versi 1.1.  

Sistem OSS versi 1.1 merupakan pengembangan sistem dalam rangka percepatan dan kemudahan berusaha serta perizinan investasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, di mana pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS. Hal ini, merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 19 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

"Kami ingin mewujudkan cita-cita Gubernur kita menjadikan NTB sebagai daerah yang Ramah Investasi dan kembali menjadikan NTB Sebagai _MICE Destination_. Dengan pengurusan sistem IMBG melalui OSS ini kami juga berharap semakin banyak investor yang datang ke NTB dan perekonomian NTB pasca gempa dapat segera membaik," tutur Lalu Gita Aryadi Kepala DPMPS NTB saat menghadiri Sosialisasi Penyelenggaraan Penerbitan izin mendirikan bangunan gedung (IMB) dalam Online Single Submissions yang dihadiri peserta dari DPMPS berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kabupaten/Kota, di Mataram (2/8). 

Wisnu Wijaya Sudibyo, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM selaku pembuka acara memaparkan, pengurusan Sistem IMBG (SIMBG) melalui OSS telah terintegrasi dengan berbagai sistem yang digunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk pertukaran data. Penggunaannya pun telah dimonotoring selama satu tahun terakhir. Dalam periode 9 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019, telah tercatat  registrasi sebanyak 546.623 pengguna. Dengan rincian aktivasi akun sejumlah 507.780 pengguna, Nomor Induk Berusaha (NIB) sejumlah 466.642, izin usaha sejumlah 437.971, dan Izin Komersial/Operasional sejumlah 349.200.

 

Baca Juga :


Jumlah tersebut dikarenakan sebagian besar penyelenggaraan IMB di daerah masih dilakukan secara manual. Namun beberapa daerah sudah mulai menggunakan sistem aplikasi, yang sebagian besar sistem dikembangkan sendiri. Sebagian kecil daerah sudah menggunakan sistem IMBG, dan sebagian kecil lainnya sudah menggunakan SICANTIK.

"Oleh karena itu, sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan SIMBG melalui OSS, NTB membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para Investor untuk berinvestasi dalam 3 sektor unggulannya, yaitu pariwisata, pertambangan, dan pertanian.

Sistem OSS sendiri memuat berbagai aturan/proses bisnis penerbitan perizinan berusaha, komitmen perizinan berusaha, dan izin operasional/komersial, menerbitkan perizinan untuk perseorangan dan non perseorangan dari skala UMKM maupun skala besar, memuat berbagai ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan perizinan berusaha.

Beberapa fitur baru dalam sistem OSS versi 1.1 antara lain adalah Izin Usaha Merger, Izin kantor Perwakilan KPPA, Izin Lokasi Perairan, Pencabutan Non Likuidasi, Izin Kantor Cabang dan LKPM. Desain sistem OSS versi 1.1 lebih mudah digunakan (user friendly) karena sudah mengakomodir kepentingan pelaku usaha sehingga dapat menjelaskan kegiatan utama dan kegiatan penunjang, isian data untuk perusahaan non-PT (seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain), juga sudah terdapat penjelasan mengenai jenis pelaku usaha. (novita-tim media)



 
Novita Hidayani

Novita Hidayani

email: hidayaninovita@gmail.com facebook: Novita Hidayani twitter: @yfoundme

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan